Landasan Hukum, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Konawe

Logo Kabupaten Konawe
Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan sumber – sumber pandapatan agar tetap eksis menjalankan roda pembangunan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe telah menyusun perencanaan strategis pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatannya dan memberikan bimbingan teknis kepada sektor pembangunan di Kabupaten Konawe, perencanaan dimaksud antara lain, perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan aset lancar, perencanaan pembangunan aset tetap, pembangunan sumber daya manusia, membangun persatuan kultur suku bangsa bermajemuk serta membina kelestarian budaya bangsa. Dengan landasan hukum, tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut.

Landasan Hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe dibentuk berdasarkan Perda No. 13 tahun 2003. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten Konawe dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe adalah Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah Kabupaten Konawe di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi; Pembinaan, Pengembangan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan norma – norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Konawe.

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut.
  1. Memberikan rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, menengah dan tahunan, pembinaan dan pembangunan – pembangunan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana program kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati, instansi dan lembaga lain yang terkait.
  3. Memimpin, mengawasi dan melakukan pembinaan umum penyelenggaraan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang Kebudayaan dan Kesenian, sejarah dan purbakala, pengembangan wisata dan pemasaran, ketatausahaan, serta urusan rumah tangga, sesuai denga norma standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan serta kebijakan Bupati.
  4. Melaksanakan evaluasi dan menilai perkembangan pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional Kebudayaan dan Pariwisata.
  5. Menetapkan pedoman pengawasan, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  6. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  7. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pencairan, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan sitem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
  8. Meneliti dan menetapkan pedoman pengelolaan perizinan usaha festival Kebudayaan dan Pariwisata dengan rumusan materi perundang – undangan daerah ( Perda ) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah PAD ) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi :
    • Pemberian dan pengelolaan izin serta pengawasan usaha festival Kebudayaan dan Pariwisata.
    • Penetapan investasi dan pengaturan obyek wisata.
    • Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restaurant.
    • Pemberian izin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata.
    • Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggan renang, Permandian alam, Padang golf dan Gelanggang Olah raga lainnya.
    • Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang permainan, Bioskop, Rumah Bilyard, Bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya.
  9. Melakukan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan kerja sama internasional atas nama daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan standart dan norma sarana Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan promosi standart pelayanan minimal, kualifikasi usaha jasa, penyelenggaraan sistem bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  10. Memberikan pertimbangan teknis Bupati tentang langkah kebijakan yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan pembangunan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
  11. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah(LAKIP) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati untuk bahan evaluasi penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan selanjutnya.
Selanjutnya
« Sebelumnya
Sebelumnya
Selanjutnya »